Infolamongan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menegaskan komitmennya untuk melakukan akselerasi dalam pengentasan kemiskinan. Komitmen yang bertujuan mendongkrak kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat itu diwujudkan dengan menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada Selasa (6/1/2026) di Ruang Airlangga, Gedung Pemkab Lamongan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua TKPKD Kabupaten Lamongan, Dirham Akbar Aksara, ini tidak hanya bertujuan memastikan percepatan program, tetapi juga mempertajam targeting agar setiap intervensi tepat sasaran dan berdampak maksimal.
Dirham Akbar Aksara, yang akrab disapa Mas Dirham, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya agenda daerah, tetapi merupakan mandat strategis nasional. “Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto nomor 6, yaitu ‘membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan’,” ujarnya, menekankan keselarasan program Lamongan dengan visi pemerintah pusat. Pernyataan ini menempatkan upaya Lamongan sebagai bagian dari gerak bersama yang lebih besar, dengan filosofi membangun fondasi ekonomi dari akar rumput.
Trend Positif dan Target Ambisius 2026
Data yang diungkapkan dalam rapat menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan yang konsisten di Kota Soto (sebutan lain untuk Lamongan). Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin berada di angka 12,42%. Angka ini berhasil ditekan menjadi 12,16% di tahun 2024, dan kembali turun menjadi 12,03% di tahun 2025. Capaian berturut-turut ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari ragam program terintegrasi yang telah dijalankan.
“Keberhasilan di tahun sebelumnya menandakan keberhasilan dari ragam program yang telah dilaksanakan,” ucap Mas Dirham. Optimisme tersebut melandasi penetapan target yang lebih ambisius namun realistis untuk tahun 2026, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga ke level 11,95%. Pencapaian target ini akan menjadi milestone penting, menandai keberhasilan Lamongan mendorong lebih dari 0,08 persen penduduk keluar dari garis kemiskinan dalam setahun, sekaligus menjadi bukti efektivitas model penanganan yang diusung.
Strategi Holistik: Dari Kesehatan hingga Ketahanan Pangan
Untuk mengaktualisasikan target 11,95%, Pemkab Lamongan tidak mengandalkan pendekatan sektoral sempit atau program bantuan langsung yang bersifat temporer. Sebaliknya, strategi yang disiapkan sangatlah holistik dan berfokus pada penguatan fondasi kesejahteraan keluarga, khususnya pada kelompok rentan. Rangkaian program dirancang untuk menyentuh seluruh siklus hidup manusia dan aspek dasar kebutuhan.
Intervensi di sektor kesehatan menjadi tulang punggung strategi ini, dengan fokus yang sangat kuat pada penurunan stunting dan peningkatan kualitas generasi penerus. Rencana aksi mencakup: pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil yang komprehensif, pemenuhan transportasi rujukan bagi ibu melahirkan yang lancar dan terjangkau, pelayanan kesehatan optimal untuk bayi baru lahir, serta pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (KIA) yang terpadu. Tidak berhenti di situ, layanan juga menyasar pencegahan penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, serta pelayanan gizi masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan seringkali diperparah oleh beban kesehatan yang tinggi dan produktivitas yang rendah akibat sakit.
Pendidikan juga menjadi pilar utama. Pengelolaan pelayanan pada usia pendidikan dasar dipastikan agar tidak ada anak-anak dari keluarga miskin yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Dengan menjaga anak-anak tetap bersekolah, pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Di sisi ketahanan pangan dan ekonomi keluarga, Pemkab Lamongan menyiapkan serangkaian program konkret. Mulai dari penyediaan infrastruktur ketersediaan pangan, edukasi tentang pangan beragam bergizi, hingga mendorong pemanfaatan pekarangan untuk budidaya pangan mandiri (urban farming). Program ini tidak hanya menjamin akses pangan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi keluarga. Pemantauan stok dan harga pangan di pasar akan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Inovasi Administratif untuk Perlindungan Sosial
Salah satu inovasi penting yang diungkap adalah penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara khusus bagi penderita stunting. Langkah ini krusial karena kepemilikan dokumen resmi seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah pintu gerbang untuk mengakses seluruh program bantuan sosial pemerintah, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan memastikan anak stunting terdokumentasi dengan baik, pemerintah memastikan mereka tidak tertinggal dari program perlindungan sosial yang tersedia.
Program sosialisasi gemar makan ikan juga terus digalakkan. Ikan sebagai sumber protein hewani yang relatif terjangkau dan melimpah di Lamongan diharapkan dapat menjadi solusi gizi sekaligus penggerak ekonomi lokal di sektor perikanan.
Koordinasi: Kunci Keberhasilan Program Multi-Sektor
Menyadari kompleksitas dan keterkaitan antarprogram, rapat TKPKD kali ini menekankan pentingnya koordinasi yang ketat dan data yang terpadu. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pangan dan Pertanian, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus bergerak dalam satu irama berdasarkan data penerima manfaat yang sama. Sinergi ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program, memastikan bantuan menyasar keluarga yang benar-benar membutuhkan, dan menciptakan dampak berlipat ganda.
Misalnya, data keluarga dengan balita stunting dari Dinas Kesehatan harus terhubung dengan program pemberian bantuan pangan bergizi dari Dinas Sosial dan program pendampingan pemanfaatan pekarangan dari Dinas Pertanian. Pendekatan one data, one plan, many interventions menjadi kunci untuk efisiensi dan efektivitas.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meski optimis, Pemkab Lamongan menyadari tantangan di depan tidaklah kecil. Faktor eksternal seperti inflasi harga pangan dan komoditas dasar, dinamika ekonomi nasional, serta kerentanan akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, selain program perlindungan sosial, upaya penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM harus terus digenjot sebagai strategi jangka panjang untuk mengangkat pendapatan.
Rapat koordinasi ini merupakan sinyal kuat bahwa Pemkab Lamongan serius memerangi kemiskinan dengan pendekatan yang ilmiah, terukur, dan penuh komitmen. Target 11,95% bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari ribuan keluarga yang diharapkan dapat hidup lebih bermartabat, sehat, dan produktif. Keberhasilan Lamongan dalam tiga tahun terakhir menjadi modal kepercayaan diri yang berharga. Kini, seluruh aparatur dan mitra pembangunan di Lamongan ditantang untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih berhati agar target ambisius di tahun 2026 dapat diwujudkan, membawa Lamongan selangkah lebih dekat menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Perjalanan memberantas kemiskinan memang seperti mendaki bukit, namun dengan peta jalan yang jelas dan langkah bersama, puncaknya semakin terlihat di depan mata.
