Infolamongan.com – Komandan Kodim 0812/Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, bersama Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, M.BA, M.EK., dan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, B.Eng., M.Sc., mendampingi langsung kunjungan kerja Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Tim Mabes TNI. Kunjungan tersebut dalam rangka pengecekan pengawasan dan evaluasi lapangan program KDKMP (Kawasan Desa/Kelurahan Mandiri Pangan) di wilayah Kabupaten Lamongan, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak siang hingga malam hari ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai regulasi, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran tim pengawas dari level pusat ini menandakan keseriusan pemerintah dan TNI dalam mengawal program strategis yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah jajaran petinggi TNI dan pejabat daerah. Dari Tim Mabes TNI tampak hadir Brigjen TNI Jimmy Rihi Tugu, Brigjen TNI Muhamad Jamaludin Malik, S.I.P., M.M., dan Kolonel Mar Ashari. Sedangkan dari Tim BPKP Pusat, hadir Bapak Indra Gunawan beserta tim evaluator. Rombongan melakukan pengecekan maraton di beberapa titik strategis pelaksanaan KDKMP, meliputi Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sidokumpul, Rancangkencono Kecamatan Lamongan, serta Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung.
Dalam keterangannya di sela-sela kunjungan, Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk komitmen nyata Kodim 0812 dalam mengawal program strategis nasional maupun daerah. Menurutnya, program sekelas KDKMP yang melibatkan banyak sumber daya dan menyasar kesejahteraan masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan yang ketat.
“Kehadiran Tim BPKP dan Mabes TNI sangat krusial untuk mengevaluasi capaian di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program KDKMP di wilayah Lamongan tetap akuntabel, tepat sasaran, dan jika ditemukan kendala teknis, dapat segera dicarikan solusinya demi penyempurnaan ke depan,” ujar Letkol Inf Deni dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa sinergitas antara Kodim, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas seperti BPKP adalah kunci keberhasilan program-program pembangunan. Tanpa adanya kolaborasi yang solid, risiko penyimpangan atau ketidakefektifan program akan sulit dihindari.
Sementara itu, tim evaluator dari BPKP dan Mabes TNI menekankan bahwa pengawasan lapangan ini bukan sekadar rutinitas administratif yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, kegiatan ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk menjaga integritas program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat pengelola KDKMP.
Indra Gunawan, perwakilan Tim BPKP Pusat, menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan. “Kami tidak hanya datang untuk menilai, tetapi juga untuk membantu perbaikan. Jika ada aspek yang perlu ditingkatkan, kami akan sampaikan kepada pemangku kepentingan agar program ke depan semakin baik dan memberikan dampak maksimal,” jelasnya.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini Kasdim 0812/Lamongan Mayor CPM Marsidianto, jajaran Pasi Kodim, para Danramil setempat, serta unsur Muspika Kecamatan Kota dan Kecamatan Tikung. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan bahwa pengawasan program KDKMP dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi dengan baik.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kedatangan tim pengawas dari pusat. Menurutnya, evaluasi yang objektif dan independen sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program KDKMP yang digulirkan benar-benar membawa perubahan positif bagi kesejahteraan warga Lamongan.
“Kami siap menerima masukan dan kritik. Pemerintah daerah ingin program ini berjalan transparan dan akuntabel. Karena pada akhirnya, yang menikmati hasilnya adalah masyarakat. Jika ada kelemahan, kita benahi bersama,” ujar Bupati.
Program KDKMP sendiri merupakan program strategis yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan di tingkat desa dan kelurahan. Melalui program ini, masyarakat diberikan pendampingan dan bantuan teknis untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam memproduksi pangan secara mandiri. Dengan adanya pengawasan ketat seperti ini, diharapkan program tersebut tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan skala kecil.
Dengan selesainya kunjungan pengecekan dan evaluasi lapangan ini, Tim BPKP dan Mabes TNI dijadwalkan akan segera menyusun laporan akhir sebagai dasar kebijakan perbaikan program KDKMP ke depan. Masyarakat Lamongan berharap agar program ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi ketahanan pangan daerah.
