Infolamongan.com – Dalam lintasan sejarah panjang bangsa Indonesia, nama Ir. Soekarno dan Jenderal Besar H.M. Soeharto akan selalu tercatat sebagai dua presiden pertama yang meletakkan fondasi negara. Keduanya adalah “siswa” dari aliran sejarah yang sama: sama-sama proklamator, sama-sama jenderal (meski pangkat terakhir Soekarno adalah Insinyur Sipil), dan sama-sama memimpin negeri ini dalam waktu yang sangat panjang. Namun, di balik jasa besar yang mereka torehkan, terdapat sisi kelam yang hingga kini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan, akademisi, dan masyarakat.
Soekarno, sang proklamator dengan orasi membara, dan Soeharto, sang jenderal dengan pembangunan ekonomi yang pesat, sama-sama meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, mereka dipuja sebagai pahlawan pembangunan dan pemersatu bangsa. Di sisi lain, kebijakan mereka di penghujung kekuasaan menyisakan luka dan persoalan yang tak kunjung usai.
Sukarno: Sang Proklamator dengan Akhir Pahit Orde Lama
Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, adalah sosok karismatik yang mampu membakar semangat rakyat dari Sabang sampai Merauke. Perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempersatukan Nusantara tidak perlu diragukan. Namun, kebijakan ekonominya di akhir masa jabatan justru menjadi awal petaka bagi rakyat kecil.
Kondisi Ekonomi: Hiperinflasi yang Menghancurkan
Memasuki dekade 1960-an, menjelang berakhirnya Orde Lama, ekonomi Indonesia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Puncaknya, Indonesia dilanda hiperinflasi yang sangat parah. Laju inflasi mencapai angka fantastis, bahkan beberapa catatan sejarah menyebutkan angka di atas 600% pada tahun 1966. Nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap dolar, harga-harga melambung tak terkendali, dan daya beli masyarakat runtuh.
Kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada politik mercusuar dan nasionalisasi perusahaan asing tanpa perhitungan matang membuat pundi-pundi negara mengering. Pembangunan gedung-gedung megah dan proyek-proyek prestise yang tidak diimbangi dengan fondasi ekonomi yang kuat justru menjadi bumerang. Rakyat kecil yang paling menderita akibat lonjakan harga sembako yang tak terjangkau.
Politik: “Demokrasi Terpimpin” Menjauh dari Nilai Demokrasi Universal
Di bidang politik, Soekarno memperkenalkan konsep “Demokrasi Terpimpin” . Konsep ini lahir dari pemikiran bahwa demokrasi ala Barat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, Demokrasi Terpimpin justru memusatkan kekuasaan yang sangat besar di tangan presiden.
Peran partai politik mulai dikebiri, dan parlemen tidak lagi berfungsi sebagai pengawas yang efektif. Puncaknya, melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963, Soekarno diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup. Pengangkatan ini, meskipun disambut gegap gempita oleh pendukungnya, dianggap oleh banyak pengamat sebagai langkah mundur yang sangat jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Ia menjadikan Indonesia, yang baru saja merdeka, kembali ke sistem yang mirip dengan monarki. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak lagi ditoleransi, dan lawan politik kerap dituduh sebagai kontra-revolusioner.
Kondisi ekonomi yang morat-marit dan situasi politik yang semakin otoriter ini menciptakan ketidakstabilan nasional yang akhirnya menjadi salah satu pemicu lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto.
Soeharto: Bapak Pembangunan dengan Warisan Kelam HAM dan KKN
Soeharto mengambil alih tampuk kepemimpinan pada tahun 1967 dengan janji untuk menyelamatkan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik. Di masa pemerintahannya yang berlangsung lebih dari tiga dekade, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, swasembada beras, dan pembangunan infrastruktur masif. Namun, di balik keberhasilan itu, tersimpan catatan kelam yang tak terhapuskan.
Hak Asasi Manusia: Catatan Hitam yang Tak Terlupakan
Rezim Orde Baru sangat identik dengan pendekatan keamanan yang represif. Untuk menjaga stabilitas yang dijadikan jargon utama pembangunan, pemerintah Soeharto tidak segan-segan membungkam kritik dan lawan politik.
-
Peristiwa 1965-1966:Â Meskipun peristiwa ini terjadi di masa transisi, pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat PKI berlanjut hingga tahun-tahun awal Orde Baru. Korban jiwa dan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini masih menjadi luka mendalam hingga saat ini.
-
Pembungkaman Kritik:Â Pers dikekang, kampus dibredel, dan aktivis pro-demokrasi ditangkap. Operasi militer juga digelar di beberapa daerah konflik, seperti Aceh dan Papua, dengan korban sipil yang tidak sedikit.
-
Masalah Timor Timur:Â Invasi dan aneksasi Timor Timur pada tahun 1975, serta operasi militer selama puluhan tahun di sana, menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dari pihak sipil. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur menjadi sorotan dunia internasional dan terus menghantui hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat.
KKN: Prakter Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang Mengakar
Pada masa Orde Baru, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Istilah “KKN” sendiri lahir dan populer di era ini. Kekuasaan yang terpusat dan tidak adanya check and balances yang efektif menciptakan lingkungan yang sangat permisif bagi praktik korupsi.
-
Korupsi:Â Dana pembangunan dan bantuan luar negeri dikorupsi secara sistematis oleh pejabat pusat hingga daerah. Kerugian negara mencapai angka ratusan triliun rupiah.
-
Kolusi:Â Hubungan istimewa antara penguasa, pengusaha, dan politisi menciptakan monopoli dan praktik bisnis tidak sehat. Keluarga dan kerabat dekat Soeharto mendapat proyek-proyek raksasa dan menguasai sektor-sektor strategis ekonomi.
-
Nepotisme:Â Anak-anak dan kerabat Soeharto menduduki posisi penting di parlemen, partai politik, dan bisnis. Kekuasaan seolah-olah menjadi warisan.
Akumulasi dari krisis ekonomi Asia 1997 yang diperparah oleh KKN yang merajalela, serta kemarahan publik terhadap rezim otoriter, memicu gerakan reformasi 1998. Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa, meninggalkan warisan ekonomi yang sekarat dan praktik korupsi yang telah mengakar kuat di birokrasi Indonesia.
Refleksi: Antara Jasa dan Dosa Sejarah
Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto adalah dua sisi mata uang yang berbeda. Soekarno diingat sebagai bapak bangsa yang mampu mempersatukan, namun gagal mengelola ekonomi. Soeharto diingat sebagai bapak pembangunan yang sukses secara ekonomi, namun gagal menegakkan demokrasi dan HAM.
Keduanya mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa pengawasan yang kuat cenderung korup dan otoriter. Warisan hiperinflasi dari Orde Lama mengajarkan pentingnya fondasi ekonomi yang kokoh. Warisan pelanggaran HAM dan KKN dari Orde Baru mengajarkan bahwa stabilitas semu tidak boleh dibeli dengan harga kebebasan dan keadilan.
Bagi generasi penerus, tugas kita bukan hanya mengenang jasa mereka, tetapi juga belajar dari kesalahan masa lalu. Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade adalah upaya kolektif untuk membangun Indonesia yang benar-benar merdeka, berdaulat, adil, dan makmur cita-cita yang sama yang dulu digaungkan oleh kedua presiden pertama kita, meski dengan jalan yang berbeda.
