Infolamongan.id – Dalam upaya membangun sinergi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat, kualitas pelayanan publik menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan. Beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan mendapat catatan berharga dari komunitas UMKM setempat mengenai beberapa aspek pelayanan yang masih dapat ditingkatkan.
Komunitas UMKM yang berniat baik untuk menjajaki kerjasama pengembangan usaha mikro di desa-desa Lamongan menyampaikan pengalaman mereka saat mengunjungi kantor Dinas PMD. “Saat kami tiba, meja resepsionis terlihat belum terlayani dengan optimal. Kami pun berinisiatif menuju ruangan terdekat, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, untuk mencari informasi,” ungkap perwakilan komunitas yang mengharapkan kerjasama yang konstruktif.
Koordinasi dan Komunikasi yang Perlu Dioptimalkan
Di ruangan Bidang Pemerintahan Desa, tim komunitas mengalami kendala dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Saat menanyakan mengenai data desa untuk keperluan program pemberdayaan, tampaknya terjadi kesulitan dalam koordinasi internal. “Staf yang kami temui menyarankan untuk bertemu dengan kadin dan sekdin, namun dalam beberapa kunjungan, kami belum berkesempatan untuk bertemu dengan mereka,” tutur narasumber.
Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Dinas PMD, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat terlayani dengan lebih baik.
Dampak terhadap Pembangunan Desa
Ironisnya, kunjungan komunitas UMKM ini justru bermaksud baik untuk menawarkan kerjasama pengembangan UMKM yang berada di desa-desa di Kabupaten Lamongan. Program yang seharusnya bisa mendongkrak perekonomian desa justru terhambat oleh sikap tidak profesional dari oknum di Dinas PMD.
Padahal, Dinas PMD seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika dinas ini saja tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, bagaimana mungkin program pemberdayaan masyarakat desa bisa berjalan optimal? Hal ini berpotensi menghambat percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lamongan.
Kebutuhan Evaluasi dan Perbaikan Mendesak
Kejadian ini menunjukkan bahwa Dinas PMD Lamongan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam hal pelayanan publik dan manajemen internal. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius antara lain:
-
Penataan Sistem Pelayanan: Perlu penempatan resepsionis yang profesional dan sistem antrian yang jelas untuk melayani tamu yang berkunjung.
-
Peningkatan Disiplin Aparatur: Penegakan disiplin terhadap semua pegawai, termasuk pejabat struktural, untuk memastikan kehadiran dan kinerja yang optimal.
-
Sosialisasi Struktur Organisasi: Pemasangan papan struktur organisasi yang jelas dan mudah diliat, serta sosialisasi kepada semua staf tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
-
Pelatihan Etika Pelayanan: Pembinaan mental dan pelatihan etika pelayanan publik bagi semua aparatur di lingkungan Dinas PMD.
-
Sistem Akuntabilitas: Penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang transparan agar masyarakat bisa melakukan pengawasan.
Himbauan untuk Perbaikan
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Inspektorat atau bagian terkait dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Dinas PMD. Perlu ada langkah tegas untuk memperbaiki kualitas pelayanan di dinas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan desa ini.
Jika dibiarkan, tidak hanya menghambat pembangunan desa, tetapi juga merusak citra birokrasi Lamongan secara keseluruhan. Padahal, di era transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik seperti sekarang, pelayanan publik yang profesional dan manusiawi sudah menjadi keharusan.
Dinas PMD Lamongan perlu belajar dari dinas-dinas lain yang sudah berhasil memberikan pelayanan optimal. Transformasi menuju birokrasi yang melayani harus dimulai dari sekarang, sebelum kondisi ini semakin memperburuk iklim investasi dan pembangunan di sektor perdesaan Lamongan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparatur yang diangkat dan dibiayai oleh uang rakyat.
