Infolamongan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Senin (27/4/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun penuh.
Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari siklus evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilakukan setiap tahun. Proses ini sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat kualitas pembangunan di Kabupaten Lamongan. Dengan adanya rekomendasi dari DPRD, diharapkan pemerintah daerah dapat terus memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD Kabupaten Lamongan melalui Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi ini memuat berbagai saran, masukan, serta koreksi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Proses pembahasan LKPJ sendiri telah berlangsung selama beberapa pekan dengan melibatkan seluruh komisi dan mitra kerja masing-masing.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD mencakup berbagai sektor pembangunan yang sangat luas. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga optimalisasi penanggulangan bencana daerah. DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan inovasi pelayanan, digitalisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh perangkat daerah.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan DPRD adalah di sektor ekonomi. Legislatif mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus mengembangkan potensi unggulan daerah. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dinilai sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. DPRD ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya segelintir kelompok.
Di sektor sosial, perhatian DPRD difokuskan pada tiga isu utama: pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan dasar. Data kemiskinan ekstrem di Lamongan menjadi perhatian serius karena meskipun sudah menunjukkan tren penurunan, masih ada sejumlah kantong kemiskinan yang perlu ditangani secara khusus. DPRD meminta agar program pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran dan terukur.
Pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, DPRD menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang terintegrasi. Artinya, pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi harus diselesaikan tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah baru. Selain itu, pengelolaan sampah yang lebih optimal dan ramah lingkungan juga menjadi catatan khusus. DPRD menyoroti masih adanya titik-titik pembuangan sampah ilegal di beberapa desa.
Sedangkan dalam aspek kebencanaan, DPRD menyoroti perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Lamongan sebagai daerah dengan potensi bencana banjir, rob, dan kekeringan harus memiliki sistem respons dan mitigasi risiko bencana yang lebih baik. DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun peta risiko bencana yang lebih detail dan melakukan simulasi penanggulangan bencana secara berkala.
Ketua DPRD Lamongan dalam sambutannya menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan untuk menjatuhkan eksekutif. Sebaliknya, semua rekomendasi tersebut adalah bentuk kepedulian legislatif agar pemerintahan ke depan semakin baik. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya membaca rekomendasi ini sebagai formalitas, tetapi benar-benar mengimplementasikannya.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pemerintah mengakui bahwa rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan sekaligus kemitraan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya kontrol dari legislatif, pemerintah bisa kehilangan arah.
Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk menjadikan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi dan acuan penting dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan ke depan. Targetnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dan dilaporkan hasilnya secara berkala.
Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Rapat paripurna ini pun ditutup dengan kesepakatan bahwa LKPJ Bupati Lamongan Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi syarat dan diterima dengan catatan rekomendasi yang harus segera dilaksanakan.
