Jakarta, Infolamongan.com – Era digital yang seharusnya menjadi ruang demokratisasi informasi justru melahirkan paradoks baru. Ruang publik semakin bising, tetapi semakin miskin makna. Dominasi algoritma media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia memproduksi dan mengonsumsi informasi, di mana kecepatan mengalahkan kedalaman dan sensasi mengalahkan substansi. Akibatnya, muncul fenomena yang disebut sebagai “budak algoritma”, di mana masyarakat menjadi pekerja sukarela yang terus memberi makan mesin dengan emosi, amarah, dan drama.
Peringatan keras ini disampaikan oleh Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dalam sebuah analisis mendalam terkait kasus pemotongan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso yang viral beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kasus ini menjadi contoh sempurna bagaimana algoritma dapat menghancurkan kebenaran demi engagement.
Potongan 11 Detik yang Menyesatkan
Dalam sebuah forum rekonsiliasi, Jusuf Kalla (JK) menjelaskan akar konflik Poso yang kompleks. Ia menguraikan adanya faktor politik, ekonomi, ketimpangan, dan provokasi. JK dengan tegas menegaskan bahwa konflik tersebut bukan semata-mata konflik agama. Namun, kalimat JK dipotong. Hanya bagian saat ia menyebut “ada kelompok dari luar yang membawa simbol agama” yang diambil. Potongan 11 detik itu kemudian dijahit dengan gambar kerusuhan lama.
Narasi baru yang dikembangkan: “JK tuduh umat agama tertentu biang kerusuhan Poso”. Tentu ini menyesatkan dan membahayakan. Potongan itu pun viral. Akun-akun anonim menyebarkannya dengan tagar provokatif. JK diframe sebagai tokoh yang melahirkan kebencian berdasarkan agama. Padahal, konteks utuh pidato JK justru mengajak semua pihak untuk belajar dari kisah buruk di masa lalu demi mempertahankan rekonsiliasi dan menolak stigmatisasi agama.
“Yang viral belum tentu benar. Yang benar belum tentu viral. Dan perlahan, masyarakat kita mulai percaya bahwa yang viral itulah kebenaran. Dramatisasi menjadi mata uang baru diskursus publik,” tulis Dr. Teguh Santosa dalam analisisnya.
Malinformasi Berbahaya
Apa yang dilakukan penyebar “narasi baru” tentang kerusuhan Poso bukan sekadar misinformasi atau informasi yang salah. Ini adalah malinformasi yang disengaja: mengambil fakta parsial untuk menciptakan kebohongan utuh. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tetapi menciptakan musuh bersama demi trafik dan mobilisasi kebencian.
Pakar komunikasi Marshall McLuhan pernah mengingatkan, “The medium is the message”. Di era algoritma, pesan itu menjadi lebih tajam. Video 15 detik yang memancing marah mampu mengalahkan esai 1.500 kata yang membuka diskursus dan mengajak berpikir.
Filsuf Harry Frankfurt dalam esainya “On Bullshit” (2005) membedakan antara “pembohong” dan “pembual”. Pembohong masih peduli pada kebenaran karena ia harus tahu yang benar untuk menyembunyikannya. Sementara pembual tidak peduli sama sekali pada kebenaran. Ia hanya peduli efek. Dalam konteks inilah, kesetiaan pada algoritma telah melahirkan jutaan pembual digital.
Ruang Publik Berubah Jadi Arena Gladiator Emosi
Dilema komunikasi publik hari ini adalah ketika publik lebih nyaman dengan ilusi yang memuaskan biasnya daripada kebenaran yang menuntutnya berpikir. Demokrasi deliberatif menjadi mustahil. Ruang publik berubah menjadi arena gladiator emosi.
Media arus utama pun terkadang tidak imun. Tekanan trafik memaksa sebagian redaksi ikut dalam perlombaan dramatisasi. Judul dibuat menjebak. Potongan video diunggah tanpa verifikasi konteks. Fungsi jurnalisme bergeser dari watchdog menjadi clickdog.
Padahal, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam “The Elements of Journalism” (2001, 2014), kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kebenaran di sini bukan kebenaran versi algoritma, tetapi kebenaran faktual yang diusahakan melalui disiplin verifikasi.
Filsuf Jerman Jürgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik idealnya adalah arena di mana warga negara berdebat secara rasional demi kepentingan bersama. Namun saat ini, ruang publik dibajak oleh filter bubble dan echo chamber. Kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar. Akibatnya, diskursus tidak lagi membangun pemahaman tetapi justru memperkuat polarisasi.
Korban Bukan Hanya JK
Kasus pelintiran cerita tentang kerusuhan Poso menunjukkan bagaimana satu kalimat yang dipelintir bisa memantik ulang luka lama. Yang dirugikan bukan hanya JK, tetapi perdamaian yang sudah susah payah dibangun di Sulawesi Tengah. Menjadi “budak algoritma” berarti kita rela kehilangan otonomi berpikir. Kita bereaksi, bukan merefleksi. Kita meneruskan, bukan memeriksa. Kita menghakimi, bukan memahami.
“Ini krisis epistemik yang serius bagi kebangsaan,” tegas Dr. Teguh Santosa.
Panggilan untuk Pers
Di titik inilah pers harus mengambil posisi. Pers tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Pers harus kembali menjadi penjernih ruang publik. Fungsi kurasi, verifikasi, dan klarifikasi adalah vaksin terhadap pandemi disinformasi.
Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam “Manufacturing Consent” (1988) mengkritik media yang tunduk pada kuasa. Hari ini, algoritma menjadi bentuk kuasa baru. Tunduk pada algoritma berarti tunduk pada logika pasar amarah.
JMSI menegaskan bahwa media siber anggota wajib berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Tidak ada toleransi bagi media yang sengaja memotong konteks demi dramatisasi. “Itu bukan jurnalisme. Itu propaganda,” pungkasnya.
Memulihkan ruang publik butuh keberanian. Keberanian untuk tidak ikut viral ketika viral itu dibangun di atas kebohongan. Keberanian untuk kalah cepat asal menang benar. Filsuf Hannah Arendt pernah berpesan dalam “Truth and Politics” (1967): “Kebenaran faktual, jika hilang, maka hilang pula ruang bersama kita.” Jika pers menyerah dan ikut menjadi budak algoritma, maka tidak ada lagi benteng terakhir bagi akal sehat bangsa
