Infolamongan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan secara resmi memulai proses perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027 dengan membuka Forum Konsultasi Publik, Rabu (21/1/2026). Forum strategis yang digelar di Aula Gadjah Mada, Gedung Pemkab Lt. 7 ini, menjadi ruang dialog krusial antara pemerintah, organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, dan seluruh perangkat daerah untuk menyusun peta jalan satu tahun ke depan. Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang disiapkan mengusung tema ambisius: “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan”, yang akan diwujudkan melalui 15 program prioritas menyeluruh.
Pembukaan forum dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, yang menekankan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jantung dari perencanaan dan penganggaran daerah. “RKPD sendiri memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Tentu juga berpengaruh pada dampak yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan,” tegas wabup yang akrab disapa Mas Dirham di hadapan peserta forum.
RKPD 2027: Dokumen Strategis Penjabaran RPJMD
Secara konseptual, RKPD 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan. Dokumen ini memegang peran multifungsi: sebagai landasan utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerangka kebijakan fiskal daerah (KUA-PPAS), dan pedoman kerja bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan kata lain, RKPD adalah alat pemersatu yang memastikan semua program dan kegiatan pembangunan di setiap dinas atau badan berjalan sinergis, terukur, dan selaras dengan prioritas utama daerah, dengan tujuan akhir mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan.
15 Pilar Program Prioritas 2027: Dari Kesehatan Hingga Ketangguhan
Untuk mewujudkan tema besarnya, Pemkab Lamongan telah merancang 15 program prioritas yang komprehensif dan saling terkait, mencakup hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Program-program ini dirancang untuk menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar dan sekilas cakupannya:
-
Lamongan Sehat: Fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.
-
UMKM Naik Kelas: Program akselerasi pemberdayaan, digitalisasi, dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
-
Pendidikan Perintis: Inovasi dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi kesenjangan.
-
Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi): Pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis komunitas.
-
Desa Berjaya: Memperkuat otonomi dan ekonomi desa melalui program pemberdayaan dan infrastruktur desa.
-
Yakin Semua Sejahtera (YSS): Program perlindungan dan pemberdayaan sosial inklusif.
-
Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula): Percepatan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
-
Prestasi Pemuda dan Olahraga: Wadah pengembangan bakat dan karakter generasi muda.
-
100% Pelayanan Publik Berkualitas: Transformasi layanan publik berbasis digital dan kepuasan masyarakat.
-
Lamongan Menyala: Program penyediaan dan pemerataan akses energi, terutama listrik.
-
Lamongan Hijau: Gerakan penghijauan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
-
Lamongan Nyantri: Penguatan pendidikan karakter dan keagamaan.
-
Desa Pintar: Penerapan teknologi informasi dan digitalisasi di tingkat desa.
-
Lamongan Tangguh: Program peningkatan ketahanan dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana dan perubahan iklim.
-
(Indikator Kinerja Makro): Pencapaian target-target makro seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Seluruh program ini, sebagaimana ditegaskan dalam forum, ditujukan untuk mewujudkan visi “Kejayaan Lamongan Berkelanjutan” dengan tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan terciptanya keharmonisan sosial masyarakat.
Mengurai Masalah: Stagnansi Ekonomi, Kemiskinan, dan Kesempatan Kerja
Forum ini tidak hanya membahas rencana, tetapi juga secara terbuka mengidentifikasi tantangan berat yang dihadapi Lamongan. Beberapa masalah pokok pembangunan yang mengemuka antara lain: pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan yang masih tinggi, serta pertumbuhan tenaga kerja yang lebih cepat daripada ketersediaan kesempatan kerja baru. Pengakuan jujur terhadap kondisi ini menjadi dasar penting untuk menyusun program yang tepat sasaran dan realistis.
Terhadap isu kemiskinan, Wabup Dirham Akbar Aksara menyampaikan paradigma baru yang akan menjadi arah kebijakan ke depan. Pemerintah akan secara bertahap mengubah pola pendekatan dari sekadar pemberian Bantuan Sosial (Bansos) menjadi pola pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan,” kata Mas Dirham dengan tegas. Pernyataan ini mengindikasikan pergeseran strategi dari charity-based approach ke empowerment-based approach. Tujuannya jelas: agar penerima manfaat tidak terjebak dalam ketergantungan, tetapi memiliki keterampilan, akses modal, dan peluang untuk menjadi mandiri, produktif, dan secara permanen keluar dari jerat kemiskinan.
Target Ke Depan: Tingkatkan Capaian Indikator Makro
Sebagai penutup, Wabup Dirham juga menyoroti capaian indikator kinerja makro yang harus ditingkatkan. Dia mengapresiasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lamongan yang pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 76,81, melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,50. Capaian ini menjadi modal penting.
“Pada pungkasnya, Mas Dirham menyampaikan capaian indikator kinerja makro di tahun 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Seperti pada indikator indeks pembangunan manusia yang mampu mencapai 76,81 di tahun 2025 (target 76,50), akan ditargetkan 77,80 di tahun 2027,” paparnya. Penetapan target IPM 77,80 untuk 2027 ini menunjukkan optimisme dan komitmen yang tinggi untuk terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Lamongan secara menyeluruh, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi awal yang partisipatif dan transparan dalam menyusun masa depan Lamongan. Dengan 15 program prioritas yang ambisius namun terukur, serta perubahan pendekatan dalam mengatasi akar masalah seperti kemiskinan, RKPD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak untuk percepatan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan bagi seluruh warga Kabupaten Lamongan.
