Infolamongan.com – Sebagai bentuk respons cepat dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Lamongan menyalurkan bantuan logistik berupa lima ton beras di Kecamatan Deket, Senin (19/1/2026). Penyaluran yang dilakukan secara simbolis di Pendopo Kecamatan Deket ini tidak hanya menjadi bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga momentum bagi pemerintah daerah untuk memaparkan strategi komprehensif, mulai dari penanganan darurat hingga rencana jangka panjang mengatasi ancaman banjir yang terus berulang.
Bantuan diserahkan secara langsung oleh Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, yang hadir didampingi sejumlah pejabat terkait. Dalam sambutannya, Wabup yang akrab disapa Mas Dirham menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian integral dari pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, terutama di saat-saat sulit. “Hari ini Korpri Kabupaten Lamongan menyalurkan lima ton beras sebagai bantuan logistik untuk wilayah Deket yang terdampak luapan Bengawan Jero,” ujarnya di hadapan perwakilan masyarakat dan perangkat desa.
Peta Dampak: Lima Desa Terendam, Desa Laladan Paling Parah
Data terbaru yang dilaporkan oleh Camat Deket, Suwanto Sastrodiharjo, mengungkap skala dampak banjir di wilayahnya. Terdapat lima desa yang saat ini terendam luapan air Bengawan Jero. Salah satunya adalah Desa Laladan, yang menjadi titik perhatian utama dengan ketinggian air mencapai 45 sentimeter. Genangan dengan ketinggian tersebut telah mengganggu aktivitas sehari-hari warga, merendam ratusan rumah, serta berpotensi merusak lahan pertanian dan infrastruktur lokal.
Meski terdampak, Camat Suwanto menyampaikan laporan yang cukup melegakan terkait ketersediaan bantuan. “Bantuan logistik dan non-logistik cukup untuk didistribusikan ke masyarakat,” jelasnya. Kelengkapan pasokan ini didukung oleh kolaborasi multipihak yang solid. Selain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dan Korpri, bantuan juga mengalir dari institusi seperti Kodim 0812/Lamongan, kepolisian, hingga organisasi kemahasiswaan dari Lamongan. Untuk memastikan akurasi dan keadilan distribusi, Suwanto menegaskan bahwa penyaluran akan difokuskan dan dikoordinasikan melalui masing-masing pemerintah desa. “Agar tidak terjadi kesalahan data,” tambahnya, menekankan prinsip transparansi dan ketepatan sasaran.
Strategi Jangka Pendek: Operasional Pompa Diperpanjang dan Modifikasi Cuaca
Di balik penyaluran bantuan darurat, Wabup Dirham Akbar secara detail memaparkan langkah-langkah taktis yang telah dan sedang dijalankan Pemkab Lamongan untuk menekan dampak banjir. Langkah-langkah jangka pendek ini difokuskan pada upaya mengurangi volume air di titik rawan.
Pertama, adalah perpanjangan durasi operasi pompa air di Pintu Kuro. Sejak 27 Desember 2025, pompa-pompa ini dioperasikan dari pukul 07.00 hingga 20.00 WIB, lebih lama dari jadwal normal. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembuangan air dari saluran-saluran yang penuh ke sungai utama atau laut, sehingga menurunkan muka air tanah dan genangan di pemukiman.
Kedua, adalah pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau cloud seeding. Upaya ini merupakan intervensi ilmiah untuk meminimalisir intensitas hujan di daerah tangkapan air (catchment area) Bengawan Jero. Dengan menyemai bahan tertentu (biasanya garam) ke awan-awan potensial hujan, diharapkan proses hujan dapat terjadi lebih cepat atau lebih sedikit sebelum mencapai wilayah yang sudah jenuh air. “Meminimalisir terjadinya hujan, agar tidak menambah luapan air,” terang Mas Dirham.
Grand Strategy Jangka Panjang: Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai Solusi Berkelanjutan
Namun, Pemkab Lamongan menyadari bahwa upaya reaktif saja tidak cukup. Untuk memutus siklus banjir tahunan yang merugikan, diperlukan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan dan perencanaan tata ruang yang matang. Oleh karena itu, Wabup Dirham Akbar mengangkat pentingnya Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai solusi jangka panjang.
KRB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan suatu studi sistematis dan mendalam. Ia berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif potensi kerugian yang mungkin timbul akibat bencana di suatu wilayah. Kajian ini mempertimbangkan tiga faktor kunci: ancaman (hazard) seperti curah hujan ekstrem dan karakteristik sungai, kerentanan (vulnerability) seperti kepadatan penduduk di bantaran sungai dan kualitas infrastruktur drainase, serta kapasitas (capacity) seperti kesiapan tim tanggap darurat dan ketersediaan alat berat.
“Tentu tujuan utamanya adalah menyediakan dasar data untuk perencanaan penanggulangan bencana yang efektif, menghasilkan dokumen dan peta risiko sebagai panduan pembangunan yang aman, serta meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemahaman mendalam tentang risiko,” papar Wabup dengan tegas.
Dengan adanya peta risiko berbasis KRB, pembangunan infrastruktur baru, permukiman, atau kawasan industri di masa depan dapat diarahkan ke zona yang lebih aman. Selain itu, KRB juga menjadi dasar untuk menyusun rencana kontinjensi yang lebih spesifik dan latihan evakuasi yang terukur.
Aspirasi dari Lapangan: Kepala Desa Serukan Solusi Konkret
Momen penyerahan bantuan juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dengan ujung tombak pelayanan di lapangan, yakni para kepala desa terdampak. Beberapa kepala desa menyampaikan aspirasi dan masukan langsung kepada Wakil Bupati. Aspirasi yang disampaikan mencakup kedua aspek, baik solusi jangka pendek—seperti kebutuhan pompa tambahan, percepatan normalisasi saluran, atau bantuan kesehatan—maupun jangka panjang—seperti pembangunan dan penguatan tanggul permanen, normalisasi sungai, serta program relokasi terencana bagi warga di zona bahaya ekstrem.
Pemerintah Kabupaten, melalui Wabup Dirham, menyambut baik semua aspirasi ini. “Seluruh aspirasi terkait solusi jangka pendek dan panjang akan ditampung dan diupayakan terealisasi untuk mengatasi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Lamongan,” janjinya. Komitmen ini menunjukkan pendekatan yang partisipatif, di mana kebutuhan riil di lapangan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Penutup: Kolaborasi sebagai Kunci Ketangguhan
Penyaluran lima ton beras oleh Korpri Lamongan ke Kecamatan Deket adalah simbol kepedulian dan respons darurat. Namun, nilai yang lebih penting dari acara ini adalah transparansi dan kejelasan strategi yang dipaparkan pemerintah. Dengan kombinasi respons cepat (bantuan logistik, operasi pompa), intervensi teknologi (modifikasi cuaca), dan perencanaan berbasis data (Kajian Risiko Bencana), Pemkab Lamongan berusaha membangun kerangka penanggulangan bencana yang lebih holistik dan berkelanjutan.
Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi yang telah terbukti: sinergi antara TNI-Polri, organisasi sipil seperti Korpri, lembaga masyarakat, dan yang terpenting, keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat desa. Bencana hidrometeorologi seperti banjir adalah ujian bersama, dan hanya dengan gotong royong seluruh komponen bangsa, dari tingkat desa hingga kabupaten, ketangguhan menghadapinya dapat dibangun.
