Kekecewaan Atasi Banjir, Kader PMII Se-Lamongan Demo ke DPRD dan Kantor Bupati

Infolamongan.com – Kekecewaan mendalam atas penanganan banjir yang dinilai lambat dan tidak signifikan akhirnya meluap ke jalanan. Ratusan kader dan simpatisan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kabupaten Lamongan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (2 Februari 2026). Aksi yang dimulai dari titik kumpul di GOR Lamongan pukul 08.00 WIB ini menuntut pemerintah daerah mengambil langkah serius dan cepat dalam menangani bencana banjir yang telah berbulan-bulan melanda beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Turi dan Kalitengah.

Aksi yang mengusung tema penuntasan banjir ini direncanakan berlangsung secara kondusif dengan rute menuju dua pusat kekuasaan: Gedung DPRD Lamongan dan Kantor Bupati Lamongan. Para penggerak aksi menyatakan bahwa banjir yang tak kunjung surut telah menyebabkan dampak kerusakan infrastruktur yang parah dan mengancam keselamatan warga, sementara respons pemerintah dinilai belum memadai.

Kronologi dan Rute Aksi: Dari GOR ke Pusat Pemerintahan

Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa di halaman GOR Lamongan pada pagi hari. Setelah melakukan orasi dan pembacaan sikap di lokasi tersebut, massa aksi kemudian bergerak menuju dua lokasi strategis sesuai jadwal yang disebarkan:

1. Pukul 13.00 WIB: Gedung DPRD Lamongan. Para demonstran akan menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat, mendesak DPRD untuk menggunakan fungsi pengawasannya agar mendorong eksekutif (Pemerintah Kabupaten) bertindak lebih cepat dan transparan dalam penanganan banjir.

2. Pukul 13.30 WIB: Kantor Bupati Lamongan. Titik ini menjadi tujuan utama, di mana tuntutan akan langsung disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai pemegang kebijakan dan pelaksana teknis di daerah.

Dalam seruan yang beredar, panitia aksi mengajak seluruh masyarakat Lamongan untuk turut serta. “Kami mengajak seluruh masyarakat Lamongan untuk bersatu dan turun ke jalan menuntut penanganan banjir yang serius secepatnya,” demikian bunyi seruan tersebut. Aksi direncanakan berlangsung hingga mencapai tujuannya (menang), menunjukkan tekad untuk memperjuangkan solusi.

Akar Kekecewaan: Banjir Berbulan-Bulan dan Jalan Berlubang yang Membahayakan

Pemicu utama aksi ini adalah kondisi riil di lapangan yang dialami langsung oleh warga, termasuk para mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak. Menurut pernyataan para penggerak aksi, banjir di Kecamatan Turi dan Kalitengah telah berlangsung berbulan-bulan tanpa tanda-tanda akan segera surut. Genangan air yang terus-menerus ini telah menimbulkan penderitaan multidimensional bagi warga.

Namun, keluhan paling mendesak yang diangkat dalam aksi ini adalah kerusakan infrastruktur jalan. Genangan banjir yang berkepanjangan menyebabkan dasar jalan menjadi jenuh air dan rapuh. Akibatnya, muncul banyak jalan berlubang (bahkan mungkin berupa jalan ambles) yang sangat berbahaya bagi pengendara, baik roda dua maupun roda empat. Lubang-lubang yang sering kali tersembunyi di balik genangan air ini telah memicu kecelakaan, merusak kendaraan, dan memutus akses transportasi warga.

“Demo ini disebabkan karena kekecewaan mahasiswa khususnya dari organisasi PMII karena banjir di Lamongan kecamatan Turi dan Kalitengah sudah berbulan-bulan tidak surut dan pemerintah dianggap tidak memberi solusi yang signifikan yang menyebabkan banyak jalan berlubang yang sangat berbahaya buat pengendara,” jelas salah satu sumber dari panitia aksi.

Tuntutan: Solusi Signifikan, Cepat, dan Transparan

Melalui aksi ini, PMII dan masyarakat yang mendukung menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan:

1. Penanganan Segera dan Berkelanjutan: Menuntut adanya langkah darurat yang nyata dan cepat untuk menurunkan genangan air di wilayah Turi dan Kalitengah, tidak sekadar janji atau rencana.

2. Perbaikan Infrastruktur yang Rusak: Meminta pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan berlubang akibat banjir untuk mengembalikan akses dan keselamatan berlalu lintas.

3. Solusi Sistemik, Bukan Tambal Sulam: Menuntut evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem drainase, pengelolaan air, dan tata ruang di wilayah rawan banjir untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di tahun-tahun mendatang.

4. Transparansi dan Komunikasi: Mendesak pemerintah untuk terbuka mengenai penyebab, rencana penanganan, anggaran, dan progres pekerjaan kepada publik, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan.

5. Perlindungan dan Bantuan bagi Korban: Memastikan bantuan logistik, kesehatan, dan sosial sampai kepada warga terdampak banjir yang masih bertahan dalam kesulitan.

Respons Pihak Berwenang dan Prediksi Kondisi Aksi

Dalam seruannya, panitia menyebut bahwa aksi ini dipersiapkan untuk berlangsung secara kondisif. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada komunikasi atau penyampaian pemberitahuan sebelumnya kepada pihak kepolisian sebagai pengaman. Pernyataan “beberapa pihak berwenang menyambut aspirasi masyarakat” juga mengisyaratkan bahwa mungkin telah ada pembicaraan awal atau pintu dialog yang terbuka antara perwakilan mahasiswa dengan instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Pekerjaan Umum.

Kehadiran aparat keamanan seperti Polres Lamongan dan Satpol PP dipastikan akan mengawal jalannya aksi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib. Aksi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menanggapi tekanan publik secara elegan dan produktif, serta ujian bagi mahasiswa dalam menyuarakan keprihatinan dengan cara yang santun namun tegas.

Dampak dan Harapan: Dari Jalanan ke Meja Kebijakan

Aksi PMII ini merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi politik sehat dari generasi muda. Ia merepresentasikan suara warga yang selama ini mungkin hanya menjadi keluhan di tingkat RT/RW atau media sosial, tetapi kini dikonsolidasikan menjadi tuntutan publik yang terorganisir.

Dampak yang diharapkan dari aksi ini bukan hanya sekadar seremonial satu hari. Para penggerak aksi berharap demonstrasi ini dapat:

1. Membangun Tekanan Moral dan Politik: Menyadarkan pemerintah bahwa masalah ini sudah pada tahap genting dan mendapat perhatian luas.

2. Mempercepat Proses Birokrasi: Mendesak percepatan proses penganggaran dan eksekusi proyek penanganan banjir yang mungkin terhambat.

3. Membuka Dialog Konkret: Menjadi pemicu bagi pemerintah untuk segera menggelar pertemuan atau forum dengan perwakilan warga terdampak, pakar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mencari solusi teknis yang tepat.

Banjir yang berkepanjangan di Turi dan Kalitengah bukan lagi sekadar persoalan air, tetapi telah menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap kapasitas pemerintah dalam melindungi warganya. Aksi di hari Senin ini adalah cermin dari krisis kepercayaan tersebut, sekaligus harapan agar krisis itu segera diakhiri dengan tindakan nyata di lapangan.