Banten, Infolamongan.com – Di tengah gelombang disrupsi digital yang mengubah lanskap media secara global, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Timur hadir dan turut menyukseskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 organisasi tersebut, yang berlangsung bersamaan dengan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang, Banten, pada 7-9 Februari 2026. Kontingen Jatim, yang diwakili oleh Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam beserta Wakil Ketua dan pengurus seperti Jay Wijayanto dan Ali Gonzales, serta pengurus lainnya Wahyu Kuncoro, Rahmat Mashudi Prayoga, dan Buang Supeno, aktif terlibat dalam serangkaian acara inti: Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Seminar Hak Asasi Manusia (HAM), dan puncaknya, Malam Anugerah JMSI.
Kehadiran mereka bukan sekadar seremonial. Forum ini menjadi ruang refleksi kritis sekaligus perumusan strategi untuk menghadapi tantangan eksistensial yang dihadapi media siber, terutama di tengah gempuran platform digital, media sosial, keterbatasan dana, dan fenomena kecerdasan buatan (AI). Dalam Rakornas, terungkap beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian bersama.
Mengarungi “Banjir Besar” Disrupsi: Teguh Santosa Ingatkan Pentingnya Kualitas sebagai Oase
Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, dalam pidatonya memberikan analogi yang gamblang tentang kondisi media saat ini. Ia meminjam istilah Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, yang menggambarkan disrupsi media bagai “banjir besar” yang menghantam kehidupan pers dan media tradisional. “Banjir besar itu merusak sumber kehidupan, airnya keruh berlumpur,” ujar Teguh.
Namun, di tengah pesimisme tersebut, Teguh menyodorkan secercah harapan yang mendasar. “Tetapi di tengah banjir yang besar itu, manusia akan tetap mencari air yang bersih untuk sumber kehidupan,” katanya. Analogi ini ia terapkan langsung pada dunia media. Menurutnya, publik pada akhirnya akan mengalami kejenuhan dan krisis kepercayaan terhadap “banjir” informasi dari media sosial yang seringkali tidak kredibel dan tanpa verifikasi. “Akan jenuh dan tidak percaya banjir media (medsos) yang tidak kredibel dan tanpa verifikasi kebenarannya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Teguh Santosa dan JMSI secara tegas mengajak seluruh media siber anggotanya, termasuk kontingen Jatim, untuk melakukan perubahan orientasi. “JMSI mengajak media siber untuk tidak sekadar mengejar traffic atau ‘tunduk pada algoritma’ media sosial,” tegasnya. Seruan ini merupakan kritik terhadap praktik clickbait dan produksi konten yang hanya berorientasi pada tren viral semata, yang kerap mengorbankan kedalaman dan akurasi.
Solusi yang ditawarkan adalah kembali ke khittah jurnalistik: fokus pada konten yang berkualitas. “Fokus pada konten yang berkualitas agar dipercaya, dicari, dan dibutuhkan publik,” pesannya. Inilah yang diyakini sebagai ‘air bersih’ di tengah banjir informasi keruh. Filosofi ini sejalan dengan slogan JMSI: “JMSI Bikin Terang Indonesia”, yang menekankan peran media sebagai penerang, bukan sekadar penyebar kabar.
Strategi Keberlangsungan: Dari Kemitraan hingga Kemandirian via Koperasi
Selain isu konten, Rakornas juga membahas isu strategis lain yang lebih bersifat struktural dan ekonomi. Dua hal utama yang mengemuka adalah penguatan kemitraan media siber dengan pemerintah dan penguatan organisasi di tingkat daerah.
Yang menarik, JMSI tidak hanya berharap pada bantuan atau iklan pemerintah. Organisasi ini mendorong kemandirian ekonomi media anggotanya. “Diharapkan media anggota JMSI memperkuat kemandirian untuk keberlangsungan. Usaha yang tidak bertentangan dengan pers dapat dilakukan,” bunyi salah satu poin kesepakatan. Salah satu model usaha yang sedang digalakkan adalah pembentukan koperasi media.
Program kemandirian melalui koperasi ini telah mendapatkan angin segar. JMSI Pusat telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, di Jakarta Selatan pada 21 Januari 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, dibahas potensi pendampingan bagi koperasi-koperasi media siber yang telah mulai dibentuk di beberapa daerah, termasuk di Jawa Timur. Program ini seiring dengan gerakan Koperasi Desa Merah Putih yang sedang digalakkan pemerintah. Koperasi media diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk pengadaan barang, pelatihan, pengembangan usaha, bahkan skema pemodalan yang lebih sehat bagi media-media kecil.
Advokasi Hukum: Perlindungan Tidak Hanya untuk Wartawan, tapi Juga Pemilik Media
Di ranah advokasi, JMSI juga memperluas cakupan perlindungannya. Ketua Umum Teguh Santosa mengungkapkan bahwa organisasinya telah mengusulkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada Dewan Pers. “JMSI minta perlindungan hukum tidak hanya bagi wartawan tetapi juga untuk pemilik dan pengelola media,” ujarnya. Usulan ini disambut baik oleh Dewan Pers.
Langkah ini sangat relevan mengingat banyak pemilik dan pengelola media siber, terutama yang skala kecil dan menengah, juga rentan terhadap tekanan hukum, intimidasi, atau tuntutan yang bermotif pembungkaman. Dengan memperluas payung perlindungan, JMSI berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi seluruh rantai produksi berita.
Puncak Perayaan: Malam Anugerah dan Dukungan Pejabat Negara
Rangkaian acara ditutup dengan meriah pada Malam Anugerah 6 Tahun JMSI, Minggu malam (8/2). Acara yang menjadi puncak perayaan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, menunjukkan pengakuan terhadap peran JMSI. Hadir antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Hukum dan HAM Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Wakil Menteri HAM Mugianto. Kehadiran mereka memberikan legitimasi dan dukungan politik terhadap perjuangan serta agenda yang dibawa oleh JMSI. Sejumlah tokoh nasional dan daerah juga diberikan JMSI Award sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.
Bagi kontingen JMSI Jawa Timur, keikutsertaan dalam HUT ke-6 ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja keras menerjemahkan komitmen nasional ke dalam aksi daerah. Tantangan “banjir disrupsi” sama nyatanya di Jawa Timur. Pulang dari Serang, mereka membawa tugas berat namun jelas: membangun media siber yang tidak tenggelam dalam arus, tetapi menjadi “sumber air bersih” yang dipercaya masyarakat, dengan fondasi ekonomi yang lebih mandiri melalui inovasi seperti koperasi, dan dilindungi oleh kerangka hukum yang lebih kuat.
