Infolamongan.id – Menghadapi eskalasi ancaman banjir akibat peningkatan signifikan debit air Sungai Bengawan Jero, Polres Lamongan mengambil langkah cepat dan sistematis. Pada Senin (13/01/2026), institusi penegak hukum itu menggeser sebagian fokusnya dari penanganan kriminalitas ke tanggap darurat bencana dengan menyiagakan personel khusus dan mendirikan Posko Pelayanan Kemanusiaan Siaga Bencana. Posko yang berlokasi strategis di depan Kantor Kecamatan Kalitengah ini menjadi pusat komando lapangan untuk mengantisipasi dan menangani dampak banjir yang telah melanda sembilan desa di wilayah tersebut.
Berdasarkan keterangan resmi Kasihumas Polres Lamongan, IPDA M. Hamzaid, S.Pd., pemicu langkah ini adalah perkembangan cuaca yang mengkhawatirkan. “Kegiatan kemanusiaan ini dilakukan berdasarkan perkembangan ketinggian debit air Sungai Bengawan Jero yang terus mengalami peningkatan,” jelas Hamzaid. Dampaknya telah nyata: ketinggian air di beberapa area telah mencapai sekitar 70 sentimeter, cukup untuk menggenangi rumah warga, fasilitas umum, serta usaha tambak ikan masyarakat, yang menjadi sumber penghidupan penting di daerah tersebut.
Skala Dampak: Sembilan Desa Terendam, Aktivitas Warga Terganggu
Banjir kali ini, meski dilaporkan belum menelan korban jiwa, telah mengakibatkan gangguan multidimensi. Pemukiman warga terendam, mengancam kesehatan dan harta benda. Akses jalan di sejumlah titik terputus, mengisolasi beberapa komunitas dan mengganggu distribusi logistik. Aktivitas ekonomi, terutama di sektor perikanan darat, terpaksa terhenti. “Kejadian ini sangat mengkhawatirkan. Rumah kami sudah terendam, jalan keluar masuk kampung seperti danau. Yang paling repot itu anak-anak mau sekolah dan kalau ada keperluan mendesak,” ujar Slamet, salah seorang warga Desa Tlanak, Kecamatan Kalitengah, yang rumahnya terdampak.
Situasi inilah yang mendorong Polres Lamongan untuk tidak hanya bersikap reaktif, tetapi proaktif dengan pendirian posko terpadu. “Dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu, Polres Lamongan bersinergi dengan instansi terkait serta elemen masyarakat untuk membantu warga yang mengalami musibah dan membutuhkan pertolongan,” tegas IPDA Hamzaid. Pernyataan ini menegaskan pendekatan kolaboratif, di mana polisi berperan sebagai katalisator yang mengkoordinasikan sumber daya bersama-sama dengan BPBD, dinas sosial, TNI, dan relawan masyarakat.
Kesiapan Operasional: Satu SST Personel dan Perlengkapan Lengkap
Yang membuat langkah Polres Lamongan berbeda dari sekadar imbauan adalah kesiapan operasional yang konkret dan terukur. Posko yang didirikan bukan sekadar tenda kosong, melainkan diisi dengan kekuatan personel dan logistik yang siap terjun.
Kasihumas memaparkan kesiapan tersebut secara rinci: “Sejumlah 1 SST (satuan setingkat peleton) atau 35 personel disiagakan.” Personel ini merupakan gabungan dari unsur-unsur elite dan terlatih, yaitu Satuan Samapta (yang terbiasa dengan patroli dan pengawasan), Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) yang memiliki keahlian khusus di medan perairan, serta personel Polsek Kalitengah yang memahami betul kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat.
Tidak hanya manusia, perlengkapan penunjang juga disiapkan secara matang. Rincian yang diberikan sangat transparan:
-
Mobilitas Darat:Â 2 Unit Truk Angkut dan 2 Unit Mobil Patroli.
-
Mobilitas Air:Â 3 Unit perahu karet dan 4 unit dayung, ditambah 1 unit perahu karet/LCR (Light Carrying Rubber boat) lengkap dengan mesin tempel untuk evakuasi cepat.
-
Alat Keselamatan:Â 10 rompi pelampung (life jacket), 5 life jacket tambahan, 10 pasang sepatu boot, dan 2 ring buoy (pelampung cincin).
Kesiapan alat transportasi ini dirancang untuk dua skenario. “Apabila kondisi luapan air tidak terlalu tinggi, kendaraan dinas berupa truk akan digunakan untuk membantu antar jemput anak sekolah. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, evakuasi dan mobilitas warga akan menggunakan perahu karet yang telah disiagakan di lokasi,” jelas Hamzaid. Fleksibilitas ini menunjukkan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan perkembangan kondisi.
Misi Kemanusiaan: Mengubah Peran dari Penjaga Hukum menjadi Pelindung Warga
Langkah Polres Lamongan ini memiliki makna strategis yang lebih dalam daripada sekadar penanganan darurat. Ia merepresentasikan pergeseran paradigma peran Polri di tengah masyarakat, dari yang semata-mata sebagai law enforcement menjadi public service dan humanitarian agency di saat krisis.
“Seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai wujud pengabdian Polri dalam kegiatan kemanusiaan, sekaligus memastikan kehadiran Polri di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman, pelayanan, dan perlindungan terbaik bagi warga yang terdampak bencana banjir,” tutup Kasihumas. Pernyataan ini menekankan bahwa rasa aman tidak hanya dihadirkan dengan menangkap penjahat, tetapi juga dengan hadir di saat warga paling rentan, membantu mengangkat barang-barang berharga, mengantarkan anak sekolah, atau mengevakuasi warga lanjut usia yang terjebak di rumahnya.
Posko Siaga Bencana di Kalitengah saat ini menjadi simbol nyata dari janji “Polri Presisi” yang dekat dengan masyarakat. Keberadaannya diharapkan tidak hanya menjadi tempat koordinasi teknis, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi warga yang sedang dilanda kecemasan. Kehadiran personel berseragam hijau dengan perahu karet dan truk siap siaga di pinggir genangan, mungkin adalah pemandangan yang lebih melegakan bagi warga Kalitengah saat ini daripada patroli rutin di hari-hari biasa. Ini adalah ujian nyata bagi institusi, dan langkah yang diambil menunjukkan kesiapan untuk menjawab panggilan tugas kemanusiaan di luar mandat konvensionalnya.
