Infolamongan.com – Persoalan banjir di wilayah Kabupaten Lamongan yang tak kunjung surut memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan santri. Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama siswa-siswi Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (10/3/2026). Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani banjir yang telah lama merendam sejumlah wilayah, termasuk akses jalan utama di depan pondok pesantren tersebut.
Aksi yang berlangsung sejak ba’da Ashar hingga waktu magrib itu mengambil titik kumpul di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren (YPP) Matholi’ul Anwar Sungelebak. Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan tegas kepada Bupati Lamongan. Salah satu pamflet yang mencolok bertuliskan, “Yang Kerja Bukan Ngurus Banjir, Jalan Lamongan. Jika Bupati Tidak Mampu, Kita Bantu.” Tulisan ini menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan banjir yang hingga kini masih menggenangi ruas jalan strategis di wilayah tersebut .
Koordinator aksi yang mewakili Aliansi Santri Ponpes Matholi’ul Anwar, Carga Nahdliyin, dan Masyarakat Karanggeneng menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam terhadap dampak banjir yang berkepanjangan. “Kami dari elemen mahasiswa, santri, dan masyarakat sudah sangat jenuh. Banjir di Lamongan, khususnya di kawasan Karanggeneng dan sekitarnya, terjadi setiap tahun dan tak kunjung ada solusi permanen. Jalan raya di depan pondok kami terendam hingga puluhan sentimeter, bahkan sampai 60 cm, dan ini mengganggu aktivitas belajar mengajar serta mobilitas warga,” ujar salah satu orator di hadapan massa .
Berdasarkan catatan pemberitaan sebelumnya, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Jero memang telah lama menjadi masalah rutin di Lamongan. Jalan Raya Karanggeneng-Sumlaran, tepatnya di depan Ponpes Matholi’ul Anwar, kerap terendam banjir sepanjang sekitar 500 meter dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 60 sentimeter. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pengendara, tetapi juga memaksa para santri dan pelajar untuk basah-bahasan demi sampai ke sekolah . Pengasuh Ponpes Matholi’ul Anwar, Saifullah Abid atau Gus Abid, bahkan sebelumnya mengungkapkan bahwa banjir tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar, sehingga pihak pesantren harus menjemput santri di titik-titik tertentu .
Dalam aksi tersebut, massa juga mengusung agenda tambahan yang unik namun sarat makna, yaitu “tebar bibit lele” yang dikemas dalam istilah KOLELA (Konvoi Lele Jalanan). Aksi simbolis ini memiliki pesan kritik yang mendalam. “Lele dieksploitasi, petambak diabaikan,” demikian bunyi pesan dalam agenda tambahan tersebut. Hal ini merujuk pada ironi yang terjadi di Lamongan. Di satu sisi, lele telah menjadi ikon daerah dan sumber ekonomi penting melalui budidaya serta kuliner pecel lele yang mendunia . Namun di sisi lain, para petambak lele dan warga lainnya justru terabaikan karena lahannya kerap terendam banjir tahunan yang tidak kunjung diatasi.
Aksi konvoi dan tebar bibit lele ini menjadi metafora bahwa meskipun lele (ikan yang identik dengan Lamongan) dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dan promosi daerah, justru kesejahteraan petambak dan masyarakat sekitar terhambat oleh bencana banjir yang tak terselesaikan. Para demonstran menilai, Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini hanya melakukan penanganan jangka pendek yang reaktif, bukan solusi struktural permanen .
Tuntutan serupa sebenarnya telah beberapa kali disuarakan oleh elemen mahasiswa, termasuk PMII Unisda Lamongan, yang sebelumnya mendesak adanya normalisasi Sungai Bengawan Jero, rekonstruksi Pintu Air Kuro, serta penyusunan master plan tata kelola air jangka panjang . DPRD Lamongan pun sempat merespons dengan rencana pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sungai pada tahun 2026 yang akan mengatur pengendalian air di 13 kecamatan, termasuk Karanggeneng . Namun, hingga banjir kembali melanda, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.
Asisten I Sekretariat Daerah Lamongan, Joko Nursiyanto, saat menerima aksi mahasiswa sebelumnya, mengakui bahwa penanganan banjir Bengawan Solo membutuhkan koordinasi lintas kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat . Meski demikian, aksi pada Selasa sore ini membuktikan bahwa kesabaran warga dan aktivis mulai menipis.
“Kami tidak ingin mendengar janji lagi. Kami ingin melihat tindakan nyata. Jika bupati tidak mampu, kami siap bantu!” teriak salah satu peserta aksi disambut gemuruh dukungan massa. Aksi yang berlangsung hingga waktu magrib ini diharapkan menjadi tekanan terakhir bagi Pemkab Lamongan untuk segera membenahi tata kelola air dan menyelesaikan banjir yang selama bertahun-tahun menjadi momok bagi masyarakat Lamongan, khususnya di kawasan Bengawan Jero.
