Jakarta, Infolamongan.com – Dalam upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil peran sentral sebagai katalisator dan fasilitator dalam ekosistem pertanian jagung. Mabes Polri, Jumat (06/02/2026), menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) penting yang menghimpun seluruh pemangku kepentingan kunci, dari hulu hingga hilir. Rakor yang dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, ini secara daring juga diikuti oleh seluruh Gugus Tugas Polda se-Indonesia, menandakan komitmen terstruktur dan teritorial dari institusi berseragam ini.
Tidak sendiri, Polri menggelar pertemuan dengan gabungan kekuatan eksekutif dan bisnis: Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (BPN/BKP?), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak (APPERTI), dan yang terpenting, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tujuannya jelas: membangun kolaborasi permanen untuk mengawal proses produksi jagung pakan ternak dari mulai tanam hingga panen terserap, dengan sasaran akhir memutus mata rantai tengkulak yang kerap membelit petani dengan harga rendah dan sistem ijon.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” tegas Brigjen Langgeng Purnomo dalam pembukaannya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa langkah ini adalah keberlanjutan dari kesuksesan, bukan program insidental.
Strategi Hulu: KUR sebagai Senjata Melawan Jeratan Modal
Di sisi hulu, peran Polri difokuskan sebagai problem solver untuk kendala paling mendasar: permodalan. Melalui pendekatan kemitraan dengan Himbara, Polri berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara kelompok tani (Poktan) dengan perbankan. Polri memfasilitasi dan mendampingi Poktan binaannya untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prosedur yang lebih terarah.
Implementasi nyata sudah berjalan. Di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, petani jagung telah menerima kredit modal kerja. Dana ini digunakan untuk membeli benih unggul, pupuk, serta yang tak kalah penting, untuk memperluas lahan produktif dengan mengolah lahan-lahan tidur. “Kehadiran kami di hulu adalah untuk memastikan petani punya modal yang cukup dan tepat waktu, sehingga mereka tidak perlu lagi menggantungkan diri pada pinjaman tengkulak dengan bunga mencekik,” jelas seorang perwira pelaksana dari Gugus Tugas Polda Jabar.
Dukungan perbankan disiapkan secara masif. Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, dalam paparannya mengungkapkan kesiapan dana besar. “BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafon senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro, termasuk di dalamnya untuk sektor pertanian dan khususnya ekosistem jagung,” ujarnya. Angka ini menjadi sinyal kuat komitmen negara melalui perbankan BUMN.
Strategi Hilir: Bulog sebagai Penjamin Harga dan Pasar
Memiliki modal saja tidak cukup. Ancaman terbesar petani justru ada di saat panen: harga jatuh dan tidak adanya pembeli yang pasti, yang kemudian dimanfaatkan tengkulak untuk membeli dengan harga sangat rendah. Di sinilah peran Polri sebagai market enabler dengan menggandeng Perum Bulog sebagai off-taker (penyerap) utama.
Brigjen Langgeng memaparkan, “Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).” Kerja sama ini telah berjalan dan menunjukkan hasil. “Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kilogram, sesuai standar HPP Bulog,” bebernya.
Kepastian penyerapan oleh Bulog didasarkan pada komitmen formal. Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026. Surat tersebut menetapkan target pengadaan jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026 sebesar 1 juta ton dengan harga patokan Rp 6.400/kg. Kepastian volume dan harga ini menjadi “kontrak sosial” yang melindungi petani dari fluktuasi pasar ekstrem.
Sinergi Teritorial: Peran Gugus Tugas Polda sebagai Ujung Tombak
Keunikan dan potensi keberhasilan program ini terletak pada struktur Polri yang tersebar hingga ke tingkat daerah. Setiap Polda, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangannya, bertindak sebagai pelaksana lapangan. Mereka yang mengenal karakteristik lahan, dinamika petani, dan pola peredaran tengkulak di wilayahnya.
Tugas mereka multitasking: (1) Mendata dan membina Poktan yang kredibel, (2) Memfasilitasi administrasi pengajuan KUR bersama perbankan daerah, (3) Mengawal proses tanam hingga panen bersama penyuluh pertanian, (4) Mengkoordinasikan jadual panen dan logistik pengangkutan ke gudang Bulog, dan (5) Yang tak kalah penting, memberikan perlindungan dan pengamanan agar proses distribusi dan transaksi berjalan lancar, tanpa intimidasi dari pihak-pihak yang dirugikan dengan putusnya rantai tengkulak.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meski skemanya tampak solid, tantangan tetap ada. Koordinasi antarlembaga yang melibatkan banyak pihak harus benar-benar lancar agar tidak terjadi kesenjangan antara janji penyerapan dengan realita di lapangan. Kapasitas gudang dan logistik Bulog di berbagai daerah juga harus dipastikan memadai. Selain itu, perlu pendampingan manajerial yang intensif agar petakin tidak hanya bisa membayar pinjaman KUR tepat waktu, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas jagungnya.
Program kolaboratif yang diinisiasi Polri ini, jika berjalan konsisten, berpotensi menjadi model bagi komoditas pangan lainnya. Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi pemberdayaan sistemik yang memposisikan petani sebagai subjek utama dengan dukungan infrastruktur permodalan dan pemasaran dari negara. Tujuannya mulia: mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, meningkatkan produksi jagung nasional, dan pada akhirnya, meningkatkan taraf hidup petani secara berkelanjutan serta menjaga ketahanan pangan Indonesia dari gempuran impor. Keberhasilan tahun 2025 tanpa impor jagung pakan menjadi fondasi optimisme bahwa kolaborasi nyata, alih-alih wacana, mampu menghasilkan kemandirian.
