Infolamongan.id – Aliansi Alam Bersatu Jaya Lamongan kembali menyelenggarakan aksi damai di halaman Kantor Kecamatan Sugio pada Rabu, 24 September 2025. Aksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan organisasi masyarakat tersebut untuk mendesak pemerintah daerah, khususnya jajaran Kecamatan Sugio, agar lebih memprioritaskan alokasi Dana Desa dan bantuan dana hibah dari anggota dewan guna perbaikan infrastruktur jalan yang lebih baik dan transparan.
Aksi yang diikuti oleh seluruh anggota Aliansi Alam Bersatu Jaya Lamongan ini berlangsung tertib dan khidmat. Para peserta aksi berkumpul di depan Kantor Kecamatan Sugio sejak pagi hari, membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait transparansi pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan. Orasi pertama disampaikan oleh Sukadi, SH, yang kemudian dilanjutkan oleh Sulikan, Suwito, Roy, serta Wakil Presiden Aliansi, Suliono, SH.
Soroti Peran Camat dan Pentingnya Transparansi
Dalam pidatonya, para orator menyoroti peran strategis Camat Sugio sebagai pembina kepala desa. Mereka menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan setiap proyek pembangunan di 18 desa se-Kecamatan Sugio dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami mendesak Camat Sugio selaku pembina teknis kepala desa untuk memastikan bahwa seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan volume dan biaya, dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD,” tegas Suliono, SH, Wakil Presiden Aliansi, dengan lantang.
Desakan Prioritas Pembangunan Jalan dan Dukungan pada Program ‘Jamula’
Tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini adalah agar Dana Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun-tahun mendatang diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Desakan ini selaras dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yaitu “Jamula” (Jalan Alus Mulus Lamongan), yang dicanangkan oleh Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, M.BA., M.EK.
Aliansi menegaskan bahwa tuntutan ini bukan tanpa dasar. Mereka merujuk pada kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya dengan Komisi terkait di DPRD Kabupaten Lamongan dalam aksi serupa beberapa waktu lalu. “Kami telah mendapat komitmen dari DPRD. Sekarang, kami meminta realisasinya di tingkat kecamatan dan desa. Dana Desa harus diarahkan untuk mendukung program Jamula Bupati,” tambah Suliono.
Audiensi dengan Camat dan Kepala Desa Se-Kecamatan Sugio
Setelah menyampaikan orasi di luar, perwakilan Aliansi kemudian diterima untuk melakukan audiensi tertutup di dalam Kantor Kecamatan Sugio. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Camat Sugio, beserta seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Sugio yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jubellor.
Dalam forum audiensi yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Aliansi kembali menegaskan pentingnya menghindari praktik jual beli Pokok Pikiran (Pokir) dengan anggota dewan. Praktik ini, menurut mereka, merupakan celah korupsi yang merugikan masyarakat.
“Praktik jual beli Pokir inilah yang seringkali menjadi akar masalah korupsi. Dana hibah yang seharusnya untuk masyarakat, bisa menyusut karena ‘biaya-biaya’ tidak resmi ini. Kami mendesak Camat dan seluruh Kepala Desa untuk bersikap tegas dan transparan,” tegas Suliono dalam audiensi.
Tuntutan Konkret: Jalan, Sopir Mobil Sehat, dan Pelayanan Administrasi
Selain isu strategis mengenai anggaran, Aliansi juga menyampaikan sejumlah tuntutan konkret yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Pertama, mereka mendesak agar Pemerintah Kabupaten melalui Camat Sugio segera merespons keluhan masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak, yang banyak disampaikan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Aliansi meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dialokasikan secara signifikan untuk perbaikan jalan.
Kedua, disinggung pula persoalan kesejahteraan sopir “mobil sehat” (layanan kesehatan keliling) yang konon belum menerima gaji secara tepat waktu. “Kami meminta agar gaji para sopir mobil sehat segera dibayarkan. Mereka adalah ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat di pelosok,” seru salah satu perwakilan Aliansi.
Ketiga, Aliansi mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Mereka berharap para Kepala Desa dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan akurat kepada masyarakat.
Komitmen Sebagai Lembaga Kontrol Sosial yang Independen
Margi Irawan, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Aliansi Alam Bersatu Jaya, dalam pernyataan sikap tertulisnya menegaskan bahwa aksi yang dilakukan adalah wujud komitmen organisasinya sebagai lembaga kontrol sosial yang independen.
“Kami dalam menjalankan fungsi dan tugas kami sebagai lembaga kontrol sosial selalu mengikuti prosedur yang ada. Kegiatan kami dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di depan umum selalu tertib, dan tidak pernah anarkis. Kami juga tidak segan-segan menindak anggota kami yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, karena aksi kami adalah aksi damai,” jelas Margi Irawan, yang akrab disapa Mbah Irawan.
Dia juga menyatakan bahwa Aliansi Alam Bersatu Jaya selalu membuka pintu lebar-lebar untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Kantor sekretariat mereka di Jalan Suwoko No. 59 Lamongan siap melayani aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsi mereka.
Temuan di Lapangan dan Harapan ke Depan
Mbah Irawan memaparkan bahwa aksi-aksi damai yang mereka lakukan di berbagai kecamatan di Lamongan dilandasi oleh keprihatinan terhadap temuan-temuan di lapangan. “Banyak titik pekerjaan yang tidak dipasang papan informasi anggaran. Di kantor desa pun, masih banyak yang tidak memasang papan APBDes. Ini bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.
Hal tersebut, menurutnya, menghambat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan yang dibiayai oleh uang negara. Oleh karena itu, harapan terbesar Aliansi ke depan adalah agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfokuskan anggaran untuk pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan.
“Harapan kami ke depan agar pemerintah, baik daerah maupun desa, memfokuskan untuk pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Lamongan. Dengan jalan yang baik, ekonomi rakyat akan lancar, akses kesehatan dan pendidikan akan mudah, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Lamongan bisa terpenuhi,” pungkas Mbah Irawan menutup pernyataannya.
Aksi damai ini berakhir dengan tertib sekitar pukul 12.00 WIB. Camat Sugio dalam tanggapannya menyatakan akan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan dan mengkoordinasikannya dengan para Kepala Desa serta pemerintah kabupaten.
