Infoalaongan.com – Polemik terkait biaya pemindahan trafo listrik milik PLN yang mencapai sekitar Rp80 juta di Masjid At-Taqwa, Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, menyita perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lamongan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, turun tangan secara langsung setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan besaran biaya tersebut. Pasalnya, pembangunan Masjid At-Taqwa yang dilakukan secara swadaya oleh warga dinilai tidak mampu menanggung beban finansial sebesar itu, sementara posisi trafo yang berada tepat di halaman depan masjid dinilai sangat berpotensi membahayakan jemaah dan warga sekitar.
Permasalahan ini bermula ketika warga dan pengurus Masjid At-Taqwa berencana untuk merenovasi dan meninggikan bangunan masjid menjadi struktur bertingkat. Namun, rencana tersebut terhalang oleh keberadaan trafo listrik yang terletak persis di area halaman depan masjid. Posisi trafo yang kurang strategis ini dinilai tidak hanya mengganggu estetika dan tata ruang masjid, tetapi juga menyimpan potensi bahaya yang serius, terutama jika terjadi korsleting listrik atau cuaca ekstrem. Mengingat masjid akan digunakan oleh puluhan bahkan ratusan jemaah setiap harinya, risiko keselamatan menjadi pertimbangan utama yang tidak bisa diabaikan.
Aduan Warga hingga ke Wakil Wali Kota Surabaya
Menariknya, sebelum aduan tersebut sampai ke Wakil Bupati Lamongan, warga Desa Banyubang sempat menyampaikan keluhan mereka kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Hal ini menunjukkan betapa gentingnya persoalan yang dihadapi warga sehingga mereka berusaha mencari perhatian dari berbagai pihak. Aduan yang terus bergulir akhirnya sampai ke meja Wakil Bupati Lamongan, yang kemudian merespons dengan cepat.
“Saya menerima laporan pada 31 Maret 2026, lalu langsung berkomunikasi dengan PLN, tokoh masyarakat Banyubang seperti Haji Salahuddin, dan Camat Solokuro untuk mencari jalan keluar terbaik,” kata Dirham saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan di Masjid At-Taqwa Cari Solusi Terbaik
Menindaklanjuti laporan tersebut, Dirham mengaku langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Langkah cepat diambil dengan menggelar pertemuan langsung di lokasi permasalahan. Dirham mengatakan, pertemuan telah digelar di Masjid At-Taqwa Banyubang pada Rabu (1/4/2026). Pertemuan yang berlangsung dengan suasana serius namun penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh perwakilan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sidayu Gresik, pemerintah desa setempat, para tokoh masyarakat, serta pengurus masjid.
Kehadiran perwakilan PLN ULP Sidayu Gresik dalam pertemuan tersebut menjadi angin segar bagi warga. Sebab, selama ini warga mengaku kesulitan berkomunikasi secara intens dengan pihak PLN terkait teknis dan biaya pemindahan trafo. Dalam forum dialog yang konstruktif tersebut, berbagai kemungkinan solusi dibahas secara mendalam, mulai dari aspek teknis pemindahan trafo hingga skema pembiayaan yang lebih ringan dan tidak memberatkan warga.
“Forum ini menjadi ruang dialog untuk membahas kemungkinan solusi, baik dari sisi teknis pemindahan maupun skema pembiayaan yang lebih ringan bagi masyarakat,” ujar Dirham.
Itikad Baik PLN dan Harapan Warga
Menurut Dirham, pihak PLN menunjukkan itikad yang sangat baik untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Perwakilan PLN yang hadir mendengarkan dengan seksama keluhan dan aspirasi warga. Mereka juga menjelaskan secara teknis mengenai prosedur pemindahan trafo, termasuk komponen-komponen biaya yang selama ini menjadi polemik di masyarakat.
“Alhamdulillah, PLN sangat responsif. Mereka memahami kondisi warga yang sedang berjuang membangun masjid secara swadaya. Ada keinginan kuat dari PLN untuk mencari skema terbaik yang tidak memberatkan masyarakat,” tambah Dirham.
Tokoh masyarakat Desa Banyubang, Haji Salahuddin, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi langkah cepat Wakil Bupati Lamongan dan itikad baik PLN. Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah sebagai fasilitator sangat krusial dalam memecahkan masalah yang melibatkan kepentingan publik dan BUMN seperti PLN.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Wabup yang sudah peduli dengan masalah kami. Semoga pertemuan ini menghasilkan solusi yang terbaik. Masjid ini adalah aset ibadah bagi seluruh warga, dan keselamatan jemaah adalah yang utama,” ujar Haji Salahuddin.
Posisi Trafo Berbahaya untuk Masjid Bertingkat
Salah satu poin yang menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut adalah faktor keselamatan. Masjid At-Taqwa saat ini sedang dalam proses pembangunan dan direncanakan akan menjadi bangunan bertingkat. Dengan adanya trafo yang berada tepat di halaman depan, potensi bahaya menjadi sangat nyata. Selain risiko tersengat listrik, trafo yang berat juga berpotensi roboh atau meledak jika tidak dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.
“Trafo ini kan berada tepat di depan pintu masuk masjid. Kalau sudah jadi masjid bertingkat, intensitas jemaah akan semakin padat. Kami tidak mau mengambil risiko. Pemindahan trafo adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas salah satu pengurus masjid yang turut hadir.
Ke Depan: Skema Pembiayaan Ringan dan Lokasi Baru
Dalam pertemuan tersebut, beberapa opsi skema pembiayaan mulai mengemuka. Salah satunya adalah usulan agar biaya pemindahan ditanggung bersama antara pihak PLN melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui anggaran bantuan sosial, serta partisipasi swadaya masyarakat. Opsi lainnya adalah pembayaran secara bertahap (cicilan) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan warga.
Dari sisi teknis, pihak PLN ULP Sidayu Gresik menyatakan akan segera melakukan survei ulang untuk menentukan lokasi baru yang paling aman dan strategis bagi pemindahan trafo. Lokasi yang ideal harus mudah diakses oleh petugas PLN untuk perawatan, tetapi tidak mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat, terutama jemaah masjid.
Wakil Bupati Dirham berjanji akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Ia akan kembali mengagendakan pertemuan lanjutan dalam waktu dekat untuk mematangkan skema pembiayaan sekaligus memastikan proses pemindahan trafo dapat segera direalisasikan tanpa membebani warga.
“Ini masalah menyangkut rumah ibadah dan keselamatan masyarakat. Saya akan pastikan ada solusi yang adil. Pemerintah daerah akan menjadi jembatan antara warga dan PLN. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkas Dirham.
Dengan adanya mediasi yang intensif ini, warga Desa Banyubang berharap trafo listrik yang selama ini menjadi momok segera dipindahkan, sehingga pembangunan Masjid At-Taqwa dapat berlanjut dengan aman dan khusyuk.
