Infolamongan.id — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satu terobosan terbarunya adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan dalam proses pengawasan pajak. Inisiatif ini diambil sebagai respons terhadap maraknya fenomena gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial, yang tidak sejalan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.
Langkah ini menjadi strategi baru DJP untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan AI, DJP kini dapat melakukan analisis terhadap data terbuka di media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, hingga YouTube, yang menunjukkan indikator kekayaan seseorang. Contohnya, seseorang yang kerap memamerkan mobil sport, liburan ke luar negeri, atau perhiasan mahal, namun dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) justru menunjukkan penghasilan yang sangat rendah, akan menjadi sasaran pemantauan lebih lanjut.
“Era digital saat ini memungkinkan kami mengakses berbagai informasi publik yang bisa menjadi sumber data alternatif dalam pengawasan. Kami tidak menargetkan siapa-siapa, tetapi keadilan pajak harus ditegakkan,” ujar salah satu pejabat DJP dalam keterangan resminya.
AI yang digunakan mampu menyaring dan menganalisis ribuan unggahan publik untuk mencari ketidaksesuaian antara gaya hidup dan laporan keuangan. Teknologi ini juga akan disinergikan dengan data dari pihak ketiga seperti perbankan, marketplace, dan institusi keuangan lainnya yang telah bekerja sama dengan DJP.
Langkah ini tidak hanya menyasar kalangan selebriti atau influencer, tetapi juga masyarakat umum yang secara aktif menampilkan kekayaan secara berlebihan. DJP berharap dengan penerapan teknologi ini, akan tercipta kesadaran kolektif bahwa pajak adalah kewajiban bersama yang harus dipenuhi dengan jujur dan transparan.
Penerapan pengawasan digital ini tetap menjunjung tinggi aspek hukum dan privasi. DJP menegaskan bahwa pihaknya hanya menggunakan data yang bersifat publik, dan setiap proses pemeriksaan akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk klarifikasi dan pemberitahuan resmi kepada wajib pajak terkait.
Langkah ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung karena dinilai adil bagi mereka yang telah taat membayar pajak, sementara sebagian lainnya menganggap pemerintah terlalu jauh mengawasi ranah pribadi. Namun, DJP menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mengintimidasi, melainkan sebagai upaya menciptakan keseimbangan fiskal dan menutup celah penghindaran pajak.
“Jangan sampai gaya hidup tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai warga negara,” imbuh pejabat DJP.
Dengan teknologi AI, DJP berharap tingkat kepatuhan pajak meningkat, dan penerimaan negara bisa semakin optimal untuk pembangunan nasional.
